Pendapat KPAI

Jakarta - Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Niam Saleh menilai wacana belajar sehari penuh di sekolah yang digagas Mendikbud Muhadjir Effendy perlu dikaji ulang. Niam menyebut program itu tidak dapat menyelesaikan masalah pendidikan secara keseluruhan.

"Yang pertama kalau mengeluarkan kebijakan pendidikan apalagi yang bersifat nasional tidak bisa didasarkan pengalaman orang perorang. Pengambilan kebijakan nasional tidak boleh parsial. Tidak boleh hanya berdasar kepada pengalaman pribadi," kata Niam ketika berbincang dengan detikcom melalui telepon Senin malam (8/8/2016).

Niam menjelaskan antara siswa yang satu dengan yang lainnya tidak bisa disamaratakan. Menghabiskan waktu dengan durasi panjang di sekolah, sambung Niam, dapat mengganggu intensitas interaksi anak.

"Faktanya anak-anak butuh interaksi dengan teman sebaya di sekolah maupun di rumah. Intensitas pertemuan anak dan orang tua juga pasti akan berkurang, dan itu hal yang berpengaruh dalam proses tumbuh kembang anak," jelas Niam.

"Masing-masing keluarga itu memiliki kondisi yang berbeda, tidak bisa digeneralisasikan bahwa full day itu menyelesaikan masalah sepenuhnya. Tidak semua orang tua (siswa) itu bekerja. Artinya jangan dibayangkan kondisi seluruh orang tua di Indonesia hanya seperti yang dialami oleh Mendikbud. Kebijakan nasional harus didasarkan kepada kajian yang utuh," imbuhnya.

Mendikbud Muhadjir mewacanakan program tersebut agar menekan angka kekerasan terhadap anak di luar sekolah. Muhadjir mengatakan, program jam belajar sehari penuh ini akan dikombinasikan dengan kegiatan-kegiatan di luar kelas. Tujuannya agar para siswa tidak terbebani secara psikologis dengan mengikuti program belajar yang hanya di ruang kelas.

Niam menekankan penerapan suatu program harus diikuti dengan perbaikan yang memadai. "Tidak hanya dengan mengarungi anak di sekolah semata. Tanpa ada sistem perbaikan, memanjangkan waktu sekolah malah akan menyebabkan potensi timbulnya kekerasan di lingkungan sekolah," ungkap Niam.